PENGADILAN UNTUK SEMUA

JAKARTA-HUMAS, Small Claim Court, atau secara sederhana dapat juga diartikan sebagai `Pengadilan Rakyat`. Dapat juga diterjemahkan sebagai pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat.

Tanggung jawab utama dari small claim court adalah untuk melaksanakan keadilan. Setiap pengadilan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan adil dengan menjunjung tinggi aturan hukum dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Dilatarbelakangi akan kebutuhan tersebut, Mahkamah Agung dan Pusat Studi Hukum Ekonomi dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNPAD mengadakan Forum Grup Discussion (FGD)pada Kamis, 3 April 2014. Bertempat di Novotel, Jakarta, FGD ini mengangkat tema kerangka hukum bagi para introduksi dan penerapan prosedur gugatan kecil (Small Claim Procedure) pada sistem peradilan perdata di Indonesia.

Dalam diskusi yang diikuti oleh para hakim agung dan praktisi hukum, dibahas juga bahwa mekanisme Small Claim Court berada dalam jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, akan tetapi dengan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara singkat (sederhana). Pada Small Claim Court menjembatani antara penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang didasarkan pada kesepakatan tetapi hasil yang dicapai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi prosedurnya panjang, tidak murah dan tidak sederhana.

NIRA SETITIK RUSAK SUSU SEBELANGA

Jakarta-Humas: Sebuah pepatah mengatakan karena nira setitik rusak susu sebelanga. Pepatah tersebut berarti bahwa karena kesalahan kecil yang nampak tidak ada artinya semua persoalan menjadi kacau dan berantakan. Pepatah ini mungkin yang tengah diresapi oleh Mastuhi, Elsadela, Jumanto dan Puji rahayu. Mereka adalah para hakim yang tengah merasakan pil pahit dari perbuatan yang sekilas seakan “menyenangkan” bagi mereka tetapi kini merusak semuanya, karena bukan hanya dirinya dan keluarganya tetapi juga masa depannya dan masa depan keturunannya.

Para hakim tersebut harus mengubur dalam-dalam semua mimpi mereka sebagai hakim yang telah tercapai. Karena pada tahun 2014 ini jabatan mereka sebagai hakim resmi dicopot secara hormat. Keempat hakim tersebut terbukti melanggar kode etik hakim berupa perselingkuhan/perjinahan. Semua pembelaan yang mereka paparkan di MKH tidak bisa mematahkan bukti-bukti yang ada bahwa mereka terbukti salah.Mungkin tidak pernah terbersit di fikiran para hakim tersebut bahwa kelak suatu hari mereka akan dihakimi. Kenyataan pahit ini pasti jauh-jauh disimpan dari keinginan dan mimpi mereka, jika pun ada mungkin itu termasuk mimpi buruk di tengah malam yang langsung hilang kala mencuci muka. Tetapi ironis, air mata yang keluar kala mendengarkan putusan Hakim tidak bisa merubah apapun. Nira setitik telah merusak susu sebelanga.

MEMBANGUN CITRA DAN WIBAWA HAKIM

SEMARANG-HUMAS, Hakim merupakan profesi mulia, sebutan Wakil Tuhan memang layak disematkan mengingat tugas utama yang dilakukan oleh sang hakim. Sebagai perwakilan Tuhan di dunia, tentulah hakim berkewajiban untuk menjaga citra dan wibawanya. Hakim, tetaplah manusia di mana dalam kesehariannya citra dan wibawanya mengalami pasang surut. Dilandasi hal tersebut, bagian Bina Sikap Mental MA menyelenggarakan `Training ESQ` (Emotional Spiritual Quotient) bagi para hakim di wilayah pengadilan Jawa Tengah. Dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah pada Rabu (5 Maret 2014) malam, kegiatan ini disambut positif oleh para hakim.